Zaneta Maharani (12405061010014)

A. MENELUSURI KONSEP DAN URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN Thomas Hobbes melalui " Homo homini lupus " menggambarkan bahwa tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan kacau akibat konflik kepentingan manusia . Cicero menyatakan " Ubi societas ibi ius " (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum), menegaskan pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan. Menurut Kranenburg , tujuan negara meliputi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat (teori negara kesejahteraan). Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD NRI 1945 alinea ke-4 memiliki tujuan: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka . Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: Mahkamah Agung (MA) , yang meng...

A. MENELUSURI KONSEP DAN URGENSI DEMOKRASI YANG BERSUMBER DARI PANCASILA  Apa itu Demokrasi ? Demokrasi secara sederhana adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani : demos (rakyat) dan kratein (memerintah) . Demokrasi memungkinkan semua warga dewasa berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Dalam konteks Indonesia, demokrasi juga mencakup aspek ketuhanan, yang mencerminkan nilai spiritual dan agama, berbeda dengan demokrasi sekuler yang umum di negara lain. Beberapa prinsip dasar demokrasi meliputi: Kedaulatan rakyat – Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat – Pemerintah memerintah atas mandat dari rakyat. Pemilihan yang bebas dan adil – Pemilihan umum diadakan secara berkala dengan partisipasi bebas dari warga. Hak asasi manusia – Kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat dijamin. P ersamaan di depan hukum ...

  A. MENELUSURI KONSEP DAN URGENSI HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA Sejak zaman kerajaan hingga masa penjajahan, konsep kewajiban lebih dikenal di Nusantara dibandingkan hak. Rakyat diwajibkan patuh sepenuhnya pada penguasa. Namun, perlawanan rakyat seperti pemberontakan petani dan perjuangan melawan penjajah menunjukkan tuntutan atas hak, sebagaimana diungkapkan dalam karya  Max Havelaar. Hak dan kewajiban saling berkaitan  menurut  teori korelasi ,  hak seseorang berhubungan dengan kewajiban pihak lain.   John Stuart Mill  menekankan bahwa k ebebasan harus dijalankan tanpa merugikan orang lain.  Ketidakseimbangan yang hanya menekankan hak tanpa kewajiban bisa memicu individualisme dan merusak solidaritas sosial. Beberapa pasal  UUD 1945 , seperti Pasal  27 Ayat 2  (hak atas pekerjaan) dan  Pasal 23A  (kewajiban membayar pajak), menunjukkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Namun, sebagian b...